Fadel Muhammad Berkomitmen Membuat Nelayan Berpendapatan
oleh Fadel muhammad pada 23 Oktober 2009 jam 23:52
Freddy Numberi menyerahakan buku kerja Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Fadel Muhammad dalam serah terima jabatan di Departemen Kelautan dan Perikanan.Tim ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu, yang baru kemarin dilantik Presiden, langsung menetapkan program unggulan masing-masing, khususnya dalam seratus hari pertama kerja. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, misalnya, menyiapkan tiga program unggulan. Program pertama adalah peningkatan pendapatan nelayan. Kedua, perbaikan infrastruktur wilayah pesisir. Ketiga, pengaturan pulau-pulau dalam konteks hubungan internasional Indonesia.
Di lain pihak, Menteri Perindustrian MS Hidayat mencanangkan program perkuatan posisi tawar industri nasional dalam setiap pembuatan perjanjian perdagangan bebas, peningkatan daya saing industri manufaktur nasional agar mampu berjaya di dunia internasional.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa sendiri segera melaksanakan rapat koordinasi untuk konsolidasi target program-program kerja tim ekonomi ini.
Fadel menuturkan, upaya peningkatan pendapatan nelayan akan ditempuh dengan membuat mekanisme harga beli ikan seperti telah diterapkan di Gorontalo. Mekanisme harga beli ikan ini, katanya, akan sangat membantu nelayan di lini terbawah. “Sekitar 25 hingga 30 juta nelayan harus dibantu agar pendapatan mereka meningkat,” ujar Fadel.
Mekanisme harga beli ikan akan terbentuk dengan menyediakan akses pasar. Dengan demikian, harga pasar yang lebih bagus dan menguntungkan nelayan bisa tercipta.
Selain itu, Fadel akan lebih mengintensifkan upaya penanganan pencurian ikan atau penangkapan ikan secara ilegal. Ini akan dilakukan bekerja sama dengan TNI-AL dan aparat penegak hukum.
“Saya mendapat arahan Presiden agar menjaga keutuhan Indonesia sebagai negara maritim. Saya juga diminta memperhatikan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia demi kemajuan daerah pesisir dengan mengusung prinsip kesinambungan,” tutur Fadel.
Fadel segera melakukan harmonisasi dengan departemen dan instansi terkait untuk mewujudkan target-target program kerja seratus hari kerja ini. “Tadi saya sudah berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Saya juga sudah bicara dengan Pertamina,” katanya.
Fadel melakukan perbincangan dengan Menteri PU Djoko Kirmanto terkait program perbaikan infrastruktur di wilayah pesisir. “Di sini (DKP) tidak ada anggaran untuk itu. Saya tanya di PU ada. Karena itu, pekan depan kami segera melakukan koordinasi,” ujarnya.
Dia menambahkan, jalan-jalan menuju perkampungan nelayan di wilayah pesisir akan diupayakan diperbaiki sehingga menjadi lebih baik.
DKP juga mengatakan akan membangun depo-depo nelayan yang menyediakan solar hingga oli untuk operasional perahu nelayan. “Saya telah berbicara dengan Menteri ESDM dan Pertamina untuk membantu membangun depo-depo nelayan ini,” kata Fadel.
Sementara itu, Menperin MS Hidayat menyatakan, perjanjian perdagangan bebas tak boleh sampai merugikan kepentingan nasional, khususnya dunia industri. Karena itu, program peningkatan posisi tawar industri nasional dalam setiap pembuatan perjanjian perdagangan bebas sungguh urgen.
“Perjanjian FTA (kawasan perdagangan bebas) yang akan datang harus dibicarakan dulu dengan pemangku kepentingan, yaitu para pemain industri nasional,” kata Hidayat. Untuk itu, Hidayat mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan menginventarisasi berbagai masalah yang penting di sektor industri dan perdagangan.
Dalam konteks itu, setiap kebijakan perdagangan harus mempertimbangkan terciptanya daya saing industri nasional. “Tidak akan ada lagi sinyalemen bahwa ada satu kebijakan departemen yang men-discourage (mengganggu) Departemen Perindustrian. Departemen ini menjadi (perwakilan) produsen nasional dan sebaliknya,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan apakah FTA yang sudah berjalan akan dikaji ulang, dia mengatakan, sulit dilakukan dan tidak etis bagi Indonesia membatalkan FTA yang sudah berjalan.
“Kalau yang sudah berjalan, sulit dikaji kembali. Barangkali yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberi waktu yang cukup bagi industri nasional untuk meningkatkan daya saingnya,” tutur Hidayat.
Dia juga menjelaskan, Depperin akan mendorong pemberian insentif bagi industri manufaktur yang berorientasi ekspor. “Saya optimistis dalam lima tahun ke depan industri bisa tumbuh 6 persen atau lebih, karena pemerintah sekarang ada keterpaduan kebijakan. Baik dari Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Depperin, Departemen Pertanian maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Riset, dan Teknologi Rachmat Gobel optimistis Menperin baru akan mampu mendorong pertumbuhan industri lebih besar lagi.
“Pak Hidayat sudah mengetahui peta jalan yang dibuat Kadin Indonesia terkait pengembangan industri nasional. Di dalamnya sudah ada apa yang harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku akan segera menggelar rakor menteri-menteri perekonomian. Ini dilakukan untuk mulai mengkoordinasi dan mengonsolidasi kerja-kerja tim ekonomi.
“Sabtu (24/10) ada rakor sampai Minggu (25/10) untuk persiapan kita membuat national summit (pergelaran investasi) di bidang infrastruktur, pangan, energi, transportasi, industri, dan jasa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Menurut Hatta, program untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk menyerap tenaga kerja dilakukan dengan menghapus hambatan pada sektor riil.
“Sektor riil adalah berkaitan dengan hambatan tentang investasi, sektor energi, pangan, dan transportasi. Banyak hal yang bisa menyumbat pertumbuhan ekonomi,” katanya. (Sumber: Suara Karya)
