.


Pada acara tersebut dibahas, mengenai perkiraan kebutuhan tenaga penyuluh perikanan pada tahun 2014 sebanyak 15.350 orang. Berdasarkan data tersebut, pemerintah daerah dituntut dapat merekrut tiga orang penyuluh perikanan di tiap kecamatan yang memiliki potensi perikanan.

Upaya KKP dalam meningkatkan profesionalisme penyuluh perikanan dilakukan melalui program sertifikasi penyuluh perikanan yang dimaksudkan sebagai standarisasi kompetensi penyuluh perikanan. Hasil akhir yang ingin dicapai dengan upaya ini adalah peningkatan produksi dari kelompok pelaku utama perikanan serta pendapatan para anggotanya

 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM KP) melalui Pusat Pengembangan Penyuluhan (Pusbangluh) menggelar Temu Wicara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Penyuluh Perikanan, Pimpinan Lembaga Penyuluhan serta Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 8-9 Agustus 2010, di Jakarta. Pada hari pertama kegiatan dilaksanakan di Hotel Jayakarta dan pada hari kedua dilaksanakan di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gedung Mina Bahari III Lantai 1.


Peserta kegiatan ini berasal dari 120 Kabupaten/Kota di 30 provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 121 perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), 33 perwakilan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh), 121 perwakilan Badan Pelaksanan Penyuluhan (Bappeluh), empat perwakilan Komisi Penyuluhan dan 121 perwakilan Koordinator Penyuluh Perikanan.

Para narasumber kegiatan ini berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya KKP dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, pada acara tersebut, mengatakan, kegiatan penyuluhan perikanan menjadi salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan Minapolitan. Penyuluh perikanan berperan sebagai fasilitator dan pendamping bagi para pelaku utama atau pelaku usaha perikanan dalam menerapkan teknologi penangkapan, budidaya serta pengolahan hasil perikanan. Minapolitan sendiri merupakan strategi pertama KKP dalam melaksanakan arah kebijakan pro poor, pro job, pro growth dan pro sustainability pada tahun 2010-2014.

Pada acara tersebut dibahas, mengenai perkiraan kebutuhan tenaga penyuluh perikanan pada tahun 2014 sebanyak 15.350 orang. Berdasarkan data tersebut, pemerintah daerah dituntut dapat merekrut tiga orang penyuluh perikanan di tiap kecamatan yang memiliki potensi perikanan.

Upaya KKP dalam meningkatkan profesionalisme penyuluh perikanan dilakukan melalui program sertifikasi penyuluh perikanan yang dimaksudkan sebagai standarisasi kompetensi penyuluh perikanan. Hasil akhir yang ingin dicapai dengan upaya ini adalah peningkatan produksi dari kelompok pelaku utama perikanan serta pendapatan para anggotanya.

Untuk mendukung kinerja penyuluh perikanan, telah disepakati pemberian biaya operasional penyuluh. Pada Tahun Anggaran 2010, dialokasikan dana sebesar Rp 16,3 milyar untuk mengakomodasi 2.400 orang penyuluh PNS dan tenaga kontrak. Untuk penajaman materi penyuluhan, khususnya program pengembangan kawasan minapolitan, diselenggarakan pembinaan penyuluh perikanan di 33 provinsi se-Indonesia yang diikuti 2.475 orang atau 77% dari total penyuluh perikanan pada tahun 2010. Selain itu, sebagai dukungan terhadap pelaku wirausaha perikanan pemula, dianggarkan  25.933 paket wirausaha pada 273 kabupaten/kota sebesar Rp 162,6 milyar. Sebagai sarana penyuluhan dalam pelaksanaan tugas, KKP mendorong penyediaan sepeda motor dan alat bantu penyuluhan melalui DAK tahun 2010 sebesar Rp 34,7 milyar.
Dengan diadakannya kegiatan temu wicara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan penyuluh perikanan se-Indonesia ini diharapkan perhatian pada penyuluh perikanan akan semakin besar, kesejahteraannya semakin meningkat dan masa depannya semakin cerah untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia guna mendukung visi dan misi KKP.


sumber Agenda : Bpsdmkp
 
Top