Mengeratkan hubungan silaturahmi, perkuat koordinasi dan saling pedulu terhadap kebutuhan masing-masing. Hal inilah yang mengemuka dalam pertemuan penguatan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Perikanan di kawasan Minapolitan dan potensi perikanan yang diadakan badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) melalui Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ( Pusluh KP) pada 23-25 Mei lalu di Jakarta.
Kepala Bidang Pengkajian dan Teknologi Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Barat, Justhinus Choendrat Peday mengungkapkan, bahwa kegiatan ini sangatlah baik untuk mencerahkan dan mengarahkan kembali tafsiran yang berbeda dari setiap pihak untuk saling peduli."karena ketika suatu kebijakan keluar, setiap pihak mengartikan sesuai pemikiran masing-masing sehingga tiada suatu kesepahaman," ujarnya.
Justhinus melanjutkan, dengan disatukan seperti ini, maka setiap pihak disosialisasikan sehingga segala perbedaan dapat diatasi."permasalahannya kita ini masih kurang peduli, sehingga persoalan tidak kunjung selesai," tuturnya. Dia memisalkan di daerah kerap pejabat struktural yang menangani penyuluhan kurang peduli, pejabat fungsional sendiri yang melaksanakan tugas juga tidak paham dan tidak peduli.
Kedulian itu harus diangkat dari setiap orang. Dan Justhinus mencontohkan sistem 'jemput bola' adalah salah satu sikap peduli yang harus terus digali," jika memang masih belum mengerti kebijakan atau peraturan, atau ada permasalahan, kita harus terus aktif bertanya mencari sumber permasalahan, konsultasi dengan pihak yang lebih mengerti. Agar penafsiran pun tidak bertentangan dan menguntungkan semua orang,"tambahnya.
Senada dengan Justhinus, Kordinator Penyuluh Perikanan BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutana) Kabupaten Subang Yahya Hidayat menganggap pertemuan ini sangat bermanfaat untuk memadukan setiap suara." sering kita dengar penyuluhan yang tidak sepaham dengan dinas, suara penyuluhan yang kerap dikesampingkan. dari sini kita bertemu, bicara dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan serta kebijakan pusat," ujar Yahya.
Masalah Ketenagaan dan Kelembagaan
Kegiatan ini dihadiri 575 perserta dari berbagai daerah. Yakni Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) dari 25 provinsi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari 150 Kabupaten/kota, Badan Pelaksana Penyuluhan (Beppeluh) dan Dinas Kelautan dan Perikanan dari 160 Kabupaten/kota, koordinator penyuluh Perikanan dari 200 kabupaten/kota, serta jajaran struktural dan fungsional BPSDMKP.
Disini diangkat banyak hal yang terjadi di daerah. mulai dari masalah melaksanakan inpassing (alih Fungsi) untuk memenuhi kuota penyuluh, formasi penyuluh, batas usia pensiun hingga validasi data penyuluhanl." Masih sulit untuk menambah jumlah penyuluh, karena di daerah kerapkali kuota penyuluh perikanan belum begitu diperhatikan," ujar Yahya.
Daerahpun dibangun untuk mempercepat proses inpassing, terlebih waktu yang semakin sempit." Target produksi perikanan 353% menjadi target kita bersama. jika jumlah penyuluh bertambah, pembinaan kelompok-kelompok pelaku utama/ pelaku usaha pun menjadi lebih efektif," lanjut Yahya.
Tak lepas pula persoalan yang mendera pelaksanaan program-program Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) di daerah." Sekarang ini program lebih difokuskan pada pihak yang dekat, masih kurang diperhatikan siapa yang lebih membutuhkan sehingga banyak program tidak berjalan efektif," tambah Justhinus.
Diamini oleh kepala BPSDMKP, Sjarief Widjaja, banyaknya persoalan-persoalan didaerah lebih diakibatkan kurangnya pemahaman."Muaranya itu ketidakpahaman dan tidak ada maksud jelek. maka tugas kitalah memberitahu
pemangku kepentingan usaha kita, mempererat tali silaturahmi agar mereka paham dan menyelesaikan persoalan yang timbul,"ujar Sjarief.
Fokus di Daerah
Dengan adanya kegiatan ini terselip harapan besar aplikasi yang akan diterapkan. Yahya berharap pembicaraan apapun kegiatan lain dapat difokuskan didaerah." Akan lebih baik jika pusat langsung mendatangi daerah, mengadakan pembicaraan langsung antara dinas, badan yang menangani penyuluhan, serta penyuluh itu sendiri sehingga dapat langsung dilihat permasalahan apa yang terjadi." katanya.
Dan didaerah kerapkali fasilitas menjadi hal yang menyulitkan penyuluh. Yahya mengatakan penyuluh seringkali meminjam dari penyuluh sektor lain untu7k berkerja karena tiadanya fasilitas yang dibutuhkan." Disini juga kita harapkan fasilitas yang awalnya disediakan untuk penyuluh dilapangan memang betul untuk penyuluh dan dapat kita manfaatkan untuk membina pelaku utama/pelaku usaha,"Ujarnya.
Sementara Justhinus menyebut kan pancasila harus menjadi dasar hati setiap orang indonesia." selama ini kita kurang peduli, cobalah kita kembali kepancasila dan lihat bagaimana dulu bangsa ini dibentuk dan bersatu. kita akan menyatukan pemikiran, mencari solusi tepat dan saling memperhatikan kebutuhan orang lain," ujarnya
Dengan pancasila, sebagai peraturan dapat diaplikasikan secara tepat." Cinta tanah air dan bangsa maka kita manfaatkan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan daya dukung yang ada," tambah Justhinus. Hal ini tidak lepas dari visi serta misi KKP untuk meningkatkan produksi, dan tentunya tidak bisa berjalan begitu saja, harus ada perhitungan, analisis dan perencanaan. maka Justhinus berharap Kolaborasi dan kepedulian terhadap sesama dari dasar pancasila menjadi pedoman untuk kep[entingan bersama.
Dan hasil dari kegiatan nantinya dapat memantapkan masalah ketenagaan dan kelembagaan di daerah." Dengan narasumber yang berkompeten dibidang ketenagaan dan kelembagaan, kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan,"ujar kepala Pusluh KP, Herman Suherman.
Kesepahaman dari pertemuan ini diharapkan dapat berimbas pada pencairan persoalan yang selalu timbul di tiap daerah." Karena Sektor kelautan dan Perikanan merupakan sektor yang masih muda, kita maklum masih kurang nya koordinasi. Perlahan-lahan dan segera kita selesaikan dan akhirnya dapat memantapkan kinerja penyuluh perikanan didaerah masing-masing." tutur Herman.
(Dini)
Update: Pusat penyuluhan Perikanan, Badan Pengembangan sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, jakarta
http://www.pusluh.kkp.go.id/index.php/arsip/c/52/Kesepahaman-Memantapkan-Penyuluh-Perikanan/?category_id=1
